PERATURAN PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

PEREDARAN PUPUK BERSUBSIDI

Peredaran pupuk bersubsidi sangatlah terbatas, terbatas dalam artian dibatasi dengan aturan-aturan pemerintah. Kuota penyaluran disesuaikan dengan daftar rencana defenitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang di buat oleh Penyuluh Pertanian di tingkat desa yang selanjutnya di serahkan ke Dinas Pertanian Kabupaten. Hasil dari RDKK inilah yang nantinya sebagai acuan dalam jumlah pendistribusian pupuk bersubsidi ke masing-masing kios pengecer resmi di desa. Dalam hal ini Memperindag mengeluarkan aturan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

ATURAN BARU

TENTANG  PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

UNTUK SEKTOR PERTANIAN

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional sangat diperlukan adanya dukungan penyediaan pupuk yang memenuhi prinsip 6 tepat yaitu : jenis, jumlah,harga, tempat, waktu dan mutu. Untuk membantu petani dalam mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau, Pemerintah memandang perlu menyediakan subsidi pupuk.

Dengan adanya keterbatasan Pemerintah dalam penyediaan subsidi pupuk dalam rangka program pemerintah, maka pupuk bersubsidi hanya diperuntukan bagi usaha pertanian yang meliputi Petani Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat.  Dan untuk menjamin pengadaan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi perlu ditetapkan Keputusan Menteri, yaitu melalui Surat Keputusan Menperindag No. 70/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Pebruari 2003, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang di dalamnya mengatur hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

1.      Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah.

2.      Pupuk non subsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya di luar program Pemerintah dan tidak mendapat subsidi.

3.      Produsen adalah perusahaan yang memproduksi Pupuk Urea, SP-36,ZA dan NPK di dalam negeri yang terdiri dari PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, Tbk, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Petrokimia Gresik.

4.      Produsen Importir (PI) adalah Produsen yang disetujui untuk mengimpor sendiri barang sejenis dengan hasil produksinya yang diperlukan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi.

5.      Importir Pupuk Terdaftar (IPT) adalah Importir yang diberikan pengakuan sebagai Importir Pupuk Terdaftar oleh Menteri.

6.      Distributor adalah badan usaha yang syah ditunjuk oleh Produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada Konsumen akhir melalui Pengecernya.

7.      Pengecer adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh Distributor yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada Konsumen akhir dalam partai kecil.

8.      Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik pupuk dalam negeri atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.

9.      Lini II adalah lokasi gudang di wilayah Ibukota Propinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau diluar wilayah pelabuhan.

10.   Lini III adalah lokasi gudang Distributor pupuk dan atau Produsen di wilayah Kabupaten/Kotamadya yang ditunjuk/ditetapkan oleh Produsen.

11.   Lini IV adalah lokasi gudang Pengecer yang ditunjuk/ditetapkan oleh Distributor.

12.   Harga Eceran Tertinggi disingkat HET adalah harga tertinggi pupuk Urea, SP-36, dan ZA dalam kemasan 50 kg dan atau 20 kg untuk NPK yang dibayar tunai oleh Petani kepada Pengecer resmi di Lini IV.

Pasal 2

1.    Pupuk bersubsidi dinyatakan sebagai barang yang diawasi peredarannya.

2.    Pengawasan peredaran pupuk meliputi pengawasan terhadap jumlah, mutu, alokasi, wilayah, harga eceran tertinggi dan sistem distribusi.

3.    Penetapan jumlah, alokasi, wilayah dan sistem distribusi dilakukan oleh Menteri berdasarkan rencana kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 3

 Pupuk bersubsidi dimaksud adalah Urea, SP-36, ZA dan NPK dengan komposisi N : P : K = 15 : 15 : 15 dan 20 : 10 : 10

1.    Jenis-jenis pupuk  yang dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pasal 4

 Produsen berkewajiban mendahulukan pengadaan pupuk untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

1.          Produsen bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV pada wilayah propinsi yang menjadi tanggungjawabnya, sebagaimana tercantum dalam lampirang I Keputusan ini.

2.         Bagi produsen yang tidak mampu memenuhi alokasi pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi pada wilayah yang menjadi tanggungjawabnya wajib melakukan kerjasama dengan produsen lainnya dengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB).

3.         Produsen wajib menyampaikan rencana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di setiap wilayah yang menjadi tanggung jawabnya setiap 3 (tiga) bulan secara berkala kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

Pasal 5

 Apabila terjadi lonjakan permintaan atau adanya kekurangan pasokan pupuk bersubsidi sebagai akibat adanya gangguan operasi dan atau distribusi dari salah satu Produsen, Produsen lain wajib memenuhi kekurangan tersebut.

1.     Ketentuan realokasi pengadaan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.

Pasal 6

 Apabila pengadaan pupuk bersubsidi dari produsen dalam negeri tidak mencukupi, maka dapat dilakukan pengimporan.

1.    Impor pupuk bersubsidi yang dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh Produsen Importir.

2.    Impor pupuk non subsidi dilakukan oleh Importir Pupuk Terdaftar.

3.    Besarnya jumlah dan alokasi pupuk impor serta penunjukan Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Direktur jenderal Perdagangan Luar Negeri setelah mendapat rekomendasi dari Direktur jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.

Pasal 7

 1. Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai berikut :

a.     Produsen melaksanakan pengadaan Pupuk bersubsidi sampai dengan Lini III di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

b.    Produsen melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi di gudang Lini III kepada Distributor.

c.     Distributor melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi dari gudang Lini III kepada Pengecer.

d.    Pengecer melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi di Lini IV kepada Petani.

2.  Produsen wajib menguasai gudang di Lini III pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

3. Dalam mendukung kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, PT Pusri wajib membantu produsen lain melalui pemanfaatan sarana dan prasarana distribusi yang dimilikinya dengan harga yang kompetitif.

4. Tugas dan tanggung jawab Distributor, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.

5.  Apabila penyaluran pupuk bersubsidi oleh Distributor dan atau Pengecer tidak berjalan lancar dan atau tidak mungkin dilaksanakan, maka Produsen harus melakukan penjualan langsung ke Lini IV.

Pasal 8

1.      Penunjukkan dan pemberhentian Distributor ditetapkan oleh Produsen sesuai persyaratan penunjukkan distributor sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.

2.      Daftar dan perubahan distributor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Produsen kepada Direktur jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktorat Bina Pasar dengan tembusan kepada Kepala Dinas Propinsi yang membidangi perdagangan dalam negeri.

3.      Distributor dalam melakukan pembelian pupuk kepada Produsen harus menyebutkan jumlah dan jenis pupuk, nama dan alamat Pengecer serta wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

4.      Hubungan kerja Produsen dengan Distributor diatur dengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak sesuai Ketentuan Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Keputusan ini.

5.      Para Distributor yang berada dalam 1 (satu) Kabupaten/Kotamadya diwajibkan bekerjasama dalam pemenuhan kebutuhan pupuk di wilayahnya.

Pasal 9

Penunjukan dan pemberhentian Pengecer pupuk bersubsidi ditetapkan oleh Distributor setelah mendapatkan persetujuan Produsen.

1.      Daftar dan perubahan pengecer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Distributor kepada dinas Propinsi yang membidangi perdagangan dalam negeri, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kotamadya yang membidangi perdagangan dalam negeri.

2.      Hubungan kerja Distributor dengan Pengecer diatur dengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak.

3.      Tugas dan tanggung jawab Pengecer pupuk bersubsidi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

4.      Distributor berkewajiban mengawasi dan menilai  Pengecer dalam melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada Petani.

Pasal 10

1.      Produsen wajib menjual pupuk bersubsidi kepada Distributor dengan harga Lini III setelah mempertimbangkan HET.

2.      Distributor wajib menjual pupuk bersubsidi kepada Pengecer dengan mempertimbangkan HET.

3.      Pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani dengan HET.

4.      HET pupuk bersubsidi ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 11

 Produsen wajib menjamin ketersediaan stok minimal pupuk bersubsidi di Lini III untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu pada bulan berikutnya sesuai dengan rencana kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

1.      Distributor wajib menjamin tersedianya stok pupuk bersubsidi di Pengecer pada wilayah kerjanya minimal untuk kebutuhan 1  (satu) minggu bulan berikutnya.

Pasal 12

 Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukkannya.

Pasal 13

1.      Produsen wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan stok pupuk bersubsidi yang dikuasai di setiap wilayah yang menjadi tanggung jawabnya setiap bulan secara berkala kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan serta Direktur Jenderal Bina Sarana Pertanian.

2.      Produsen wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan stok pupuk bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya setiap bulan secara berkala kepada dinas terkait di Propinsi yang bersangkutan.

3.      Dalam keadaan yang mengisyaratkan akan terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, Produsen wajib segera menyampaikan laporan tentang permasalahan dan upaya yang telah dan perlu dilaksanakan untuk mengatasinya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan serta Direktur Jenderal Bina Sarana Pertanian.

4.      Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan stok pupuk bersubsidi yang dikuasai setiap bulan secara berkala kepada Produsen.

Pasal 14

 Produsen bersama Instansi terkait yang berwenang dibidang pengadaan dan penyaluran pupuk di daerah, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Distributor dan Pengecer.

1.      Apabila Distributor dan Pengecer melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi berupa pencabutan pengakuan sebagai Distributor atau Pengecer.

Pasal 15

Bagi Produsen, Eksportir, Importir, distributor dan Pengecer pupuk yang melakukan penimbunan, pemasaran pupuk bersubsidi diluar daerah pemasarannya serta impor dan ekspor yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

                                                                                  

Jakarta, 11 Pebruari 2003.

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat